Bambang Soesatyo: Ada Operasi Intelijen Bersandi SS untuk Turunkan Elektabilitas Parpol

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, kondisi politik di Indonesia mulai memanas. Sejumlah partai politik terus berupaya membangun citra, demi mendongkrak elektabilitas partai.

Tapi, tak hanya berupaya memoles citra, sejumlah partai politik juga menyerang partai politik lain, untuk menjatuhkan citra. Hal itu, terlihat dari banyaknya kader partai politik besar yang terseret kasus korupsi.

Menurut Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Golkar, Bambang Soesatyo, ada selentingan rumor yang menyatakan, saat ini ada operasi intelijen bersandi SS yang tengah dijalankan kelompok tertentu. Operasi itu dilakukan dengan cara menghembuskan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Tujuannya agar elektabilitas lawan politiknya menurun.

“Operasi sandi SS ini dijalankan kepada lawan politiknya untuk menyamakan skor keterpurukan (partai yang sedang terpuruk),” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, usai diskusi ‘Distrust Rakyat Pada Partai Politik: Proyeksi Pemilu 2014′ di Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Bamsoet menjelaskan, operasi SS ini sendiri sudah terbukti ketika Partai Demokrat dihantam kasus korupsi dan membuat elektabilitas diberbagai lembaga survei menurun. Terakhir, kata dia, kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus itupun secara tidak langsung mengancam elektabilitas PKS.
“Banyaknya partai yang tersandung kasus itu akan semakin mencoret citra partai di mata masyarakat dan secara tidak langsung akan berimbas pada partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” jelasnya.

Selain itu, kata Bambang, kasus korupsi juga digunakan sejumlah politisi sebagai alat untuk menghancurkan lawan politiknya dengan membentuk stigma buruk. “Stigma jelek terlibat dalam korupsi sama seperti stigma ‘kontrarevolusi di masa demokrasi terpimpin dan stigma ‘terlibat PKI’ di masa orde baru,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan memang kasus yang menjerat politikus tidak bisa digeneralisasi langsung kepada parpol secara kelembagaan. Tapi, opini publik berkata yang sebaliknya. Satu orang korupsi maka satu partai merasakan akibatnya.

dakwatuna