Selasa, 18 Desember 2012

Syuro DPRa Pondok Jagung sambil menikmati Martabak special





Segala puji bagi Allah swt shalawat serta salam semoga selau tercurah kepada nabi kita Muhammad saw sebagai suri tauladan kita dalam menapaki kehidupan di dunia ini,waba’du.

Menindak lanjuti hasil konsolidasi internal PKS se DPD Kota Tangerang Selatan pada 16 Desember 2012 yang lalu ,Alhamdulillah pada hari selasa tanggal 18 Desember 2012 ba’da isya, DPRa Pondok jagung telah mengundang team hadhonah pondok jagung untuk mengikuti syuro di seketariat DPRa ,rumah akh jhokowi.

Setelah mendengarkan motivasi dari Ustadz Erry Diantoro dan Ustadz Mukhtar selaku perwakilan dari team hadhonah  maka agenda syuro pun di mulai.yaitu semua pengurus DPRa memulai memikirkan strategi dan program apa yang akan di terapkan di DPRa Pondok jagung , tentu dengan mengacu pada amanat konsolidasi serta mengukur kemampuan internal, letak wilayah,jumlah kader,karakter warga,serta ketokohan seseorang yang mempengaruhi jalanya semua aktivitas dakwah.

Dinginnya malam itu terasa begitu hangat karena keakraban dan suasana ukhuwah.. tak terasa 2 paket martabak spesial pun habis disantap.
Diskusi dan pembahasan pun begitu mengalir penuh inspirasi dan masukan-masukan kreatif dari setiap jamaah syuro, sampai mengerucut pada satu perencaan program. apa program yang dimaksud ??? tunggu tanggal mainnya !

Karena semangatnya  sampai tak terasa waktu yang sudah menunjukan pukul 00:00.maka syuro pun kami tutup dengan berdo'a pada ALLOH SWT agar segala apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi kader yang memberi kontribusi yang terbaik untuk da’wah ini dan ridho Allah lah segala tujuan kita. amin

FPKS Desak Pengesahan RUU Jaminan Produk Halal



 



Jakarta - Maraknya kasus bakso oplosan daging babi belakangan ini meresahkan masyarakat. Untuk menertibkan hal itu, FPKS mendorong DPR segera mengesahkan RUU Jaminan Produl Halal yang saat ini sedang dibahas.

"Dengan kejadian ini, di mana juga pernah terjadi sebelumnya ada bakso daging tikus dan lain-lain, Fraksi PKS akan mendorong segera disahkannya RUU Jaminan Produk Halal," kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam siaran pers, Selasa (18/12/2012).

Menurut Nasir, dengan adanya kasus bakso oplos daging babi, RUU Jaminan Produk Halal ini mendesak untuk segera disahkan. Sebab, dengan adanya RUU ini, maka pemerintah bisa menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran.

"Apabila sebelumnya ada perdebatan apakah sertifikasi halal bersifat mandatori (wajib) atau voluntary (sukarela), maka kita mendorong agar sertifikasi halal haruslah bersifat mandatory, agar memberikan jaminan keamanan suatu produk untuk konsumen," ujarnya.

Nasir juga meminta pemerintah untuk sesering mungkin melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang daging dan bakso.

"Pemerintah harus sesering mungkin melakukan sidak dan menindak pedagang nakal tersebut, karena sudah merupakan tindakan kriminal membohongi konsumen seolah-olah bakso halal," imbuh pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

sumber : pks.or.id

Pungut Iuran, Sekolah Bakal Ditindak

SETU – Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany akan menindak pengelola sekolah yang memungut iuran pembangunan. Sebab, sejak 2012 ini Pemkot Tangsel telah menggratiskan sekolah dari dana sumbangan pembangunan (DSP).

“Kalau ada oknum guru memungut iuran pembangunan kepada siswa silahkan laporkan kepada pemerintah. Kepada camat, lurah, kepala dinas atau langsung ke saya,” kata Airin.

Jika laporan tersebut dapat dibuktikan, dirinya tidak segan memberikan sanksi kepada oknum guru tersebut. Namun, jika laporan tersebut tidak disertai data, dirinya tidak bisa menjatuhi sanksi sebab bisa jadi oknum guru hanya menjadi korban.

“Jangan sampai laporan Cuma hanya katanya ada pungutan. Saya tidak mau kalau begitu, kasihan juga kalau tidak benar guru yang sudah mendidik anak-anak kita berikan sanksi tanpa ada salahnya,” jelasnya.
Dikatakan Airin, Pemkot Tangsel terus berupaya menggratiskan biaya pendidikan untuk setiap jenjang. Namun karena keterbatasan kemampuan anggaran, program biaya gratis itu baru bisa dijalankan untuk jenjang SD dan SMP yang tanpa sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) setiap bulannya.
“Untuk dana pembangunan tidak ada pungutan, mulai tingkat SD sampai SMP,” tegasnya.***


Sumber : Radar Banten/ Halaman 18/ Selasa, 18 Desember 2012.