Konspirasi Penghancuran PKS! Setelah Mentan Ganti Menkominfo Dibidik

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memastikan tidak ada praktik korupsi dalam program pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan mobile pelayanan internet kecamatan (MPLIK). Tifatul pun menantang jika ada temuan korupsi sekecil apapun, dirinya siap dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Korupsi di mananya? Kalau ada temuannya, laporkan saja ke aparat penegak hukum," tukas Tifatul di kompleks Parlemen, Senin (18/3/2013).

Tifatul menjelaskan bahwa program PLIK/MPLIK dibiayai melalui mekanisme Universal Service Obligation (USO) dari tahun 2004-2010 sekitar Rp 3 triliun. Dari jumlah itu, kata Tifatul, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 4,5 miliar di tahun 2011 dan Rp 99,9 miliar di tahun 2012.

Dana itu dikeluarkan untuk membayar enam pemenang tender yang diwajibkan menyediakan peralatan dan melaksanakan operasional PLIK/MPLIK. "Jadi sisa uang masih tersimpan di deposito," ucap Tifatul.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan audit atas program ini.

"Berdasarkan audit-audit itu belum ada temuan untuk itu. Kalau tempo hari BPK berikan catatan ada pembayaran yang didahulukan, sudah kami tindak lanjuti," ucap Tifatul.

Adapun PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo dalam rangka pusat layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan mendorong masyarakat "melek" informasi melalui jaringan internet.

Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana Universal Service Obligation (USO), yakni urunan 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran yakni 1,25 persen dari pendapatan kotor tiap-tiap perusahaan operator telekomunikasi.

Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp 3 triliun. Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet.

Para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.

Ketua Panja PLIK/MPLIK Evita Nursanty mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut sangat kacau. Berdasarkan hasil kunjungan di beberapa daerah anggota panja, Evita mengaku menemukan banyak masalah.

"Program ini biayanya cukup besar, programnya bagus, tapi pelaksanaannya semrawut. Artinya fungsi pengawasan yang dilakukan BP3TI gagal. Banyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak seharusnya atau tidak tepat sasaran. Demikian juga dengan spesifikai alat yang tidak sesuai," ucap Evita.

Selain itu, anggota-anggota Komisi I juga menemukan adanya mobil untuk program MPLIK yang disalahgunakan untuk pengisian solar hingga pembayaran PLN. Di beberapa daerah, bahkan dari empat mobil yang ada di satu kecamatan, hanya satu yang bisa berfungsi. Bahkan, ada juga alat-alat yang dipakai sudah rusak.

Evita juga mengatakan Panja PLIK/MPLIK juga menemukan ada beberapa wilayah yang tidak mengetahui program tersebut. Bahkan, Gubernur Gorontalo sempat menolak pelimpahan mobil untuk program MPLIK karena tak memiliki dana untuk mengoperasikannya

Suaranews

Air Susu Dibalas Air Tuba, PKS Bela Ormas Islam Tapi Masih di Kafir-kan

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq bicara soal RUU Ormas yang masih dibahas di DPR. Menurut dia, RUU Ormas akan menjadi palu godam baru untuk membangun kebijakan dan tindakan negara yang refresif.

"Hati-hati dengan UU Ormas. Kebebasan berkumpul dan berserikat sudah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan Ormas dalam beragam bentuk dan kegiatannya harus dilihat dari perspektif partisipasi masyarakat untuk kepentingan negara dan bangsa," jelas Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Politisi PKS ini menyoroti perihal azas tunggal bagi setiap ormas dan pembubaran ormas subyektif berada di tangan pemerintah.

"Fakta selama ini, fungsi pembinaan dan fasilitasi dari negara masih lemah. Bahkan era orba seringkali ormas hanya dimanfaatkan sebagai alat politik. RUU Ormas lebih berangkat dari prasangka subyektif ada ormas yang dianggap mengganggu," terangnya.

Jika ini dasar berangkatnya, lanjut Mahfudz, maka sifat RUU Ormas akan menjadi palu godam baru untuk kebijakan

dan tindakan represif negara terhadap Ormas.

"Tentu diperlukan pengaturan tentang ormas, tapi harus benar perspektifnya dan positif tujuannya. Pansus RUU Ormas harus libatkan dan dengar baik-baik aspirasi dari beragam Ormas yang ada. Jangan tanpa sadar terjebak menciptakan perangkap-perangkap de-demokratisasi baru," tuntasnya. RUU Ormas saat ini masih dibahas di DPR.

Perjuangan PKS untuk menentang Asas Tunggal Pancasila untuk diterapkan pada RUU Ormas sudah final, bahwa PKS tidak setuju dengan adanya Asas Tunggal Pancasila dalam berbagai Ormas, utamanya ormas Islam.

Namun, perjuangan PKS untuk memperjuangkan menolak Asas Tunggal pada Ormas sering mendapatkan cacian dan makian dari beberapa oramas Islam sendiri.

Lantaran hanya karena PKS berada pada sistem Demokrasi, ormas yang juga punya legalitas pada sistem demokrasi malah menganggap PKS sebagai partai kafir karena ikut masuk dalam pesta pemilu demokrasi.

Bahkan tak segan beberapa ormas yang meneriakkan Khilafah sendiri pernah menyatakan bahwa ormas mereka mempunyai persamaan dengan partai sekuler seperti PDIP. Hanya saja, situs resmi dari ormas tersebut saat ini sudah dihapus untuk menghilangkan jejak mengenai pertemuan ormas Islam ini di Kantor DPC PDIP Kota Bogor.

Suaranews

 

Nasehat Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq | Dari Kunjungan Rutan Guntur

Berikut ini adalah oleh oleh kunjungan saya ke rutan KPK, menjenguk ustadzuna Alfadhil Luthfi Hasan Ishaaq -Hafizhahullah- hari ini, Senin (18 Maret 2013). Alhamdulillah saya di beri kesempatan Allah untuk menjenguk beliau.. Sekali lagi alhamdulillah... Saya menikmati nasehat beliau kepada saya, juga insyaallah nasehat untuk kita semua.. Saya tulis ulang nasehat ini, semoga bermanfaat...

***

Hidup ini mesti seimbang antara kebutuhan ruhiyy, fikriyy, dan jasadiyy. Seimbang disini tidak mesti sama rata, tentu ruhiyy lebih utama, lebih banyak porsinya. Sebagaimana akhirat lebih baik daripada dunia.

Dari keseimbangan itu akan tercipta hubungan yg harmonis dengan Allah. Bahkan sesuai hadits qudsi Allah berfirman : "Akulah yg akan menjadi pendengaran kalian, penglihatan kalian dll. Kalau kalian berdoa niscaya aku kabulkan, kalau kalian meminta niscaya aku beri." (au kama qila)

Keseimbangan itu akan tercermin dari keseharian kita, baik perkataan, perbuatan, sikap dan apa saja. Bahkan akan siap menampakkan "wajah kita yang sebenarnya" ketika kita mendapat nikmat atau mushibah...

Tidak terlalu bergembira dengan anugerah dan tidak bersedih dengan musibah. Karena yakin Allah sedang "meliputi" kita.

Tidak berburuk sangka kepada Allah apalagi meratapi taqdirNya. Karena yakin dengan hikmah setiap peristiwa dan kejadian.

Apalagi takut dg konspirasi "musuh" .... Ah keciiiiilllll... Karena yakin dengan firman Allah: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

Selanjutnya ustadz Luthfi mengatakan:

Peristiwa yang saya alami sekarang adalah bentuk cinta Allah kepada saya. Allah ingin menaikkan derajat saya di mataNya... Ujar beliau dengan yakin.

***

Itulah dampak dari keseimbangan pada diri orang yang berusaha mengamalkannya... Kita pun merasakan dampak keseimbangan ini dalam perjalanan jamaah ini.

Orang menduga PKS habis setelah badai Prahara. Ternyata kader semakin solid, ukhuwwah semakin erat, yang jauh merapat, yang dekat semakin melekat, yang keluar jadi masuk "ke dalam" dan Allah buka pintu kemenangan demi kemenangan untuk lebih "mengizharkan PKS" dari partai partai yg lain.

Kita sudah menang di pilkada Jawa Barat, Sumatra Utara. Insyaallah sebentar lagi hatrick, Allah akan berikan kemenangan di Jawa Tengah, insyaallah...

Dan saya bersaksi keseimbangan dan ketenangan itu ada pada diri ustadzuna al fadhil Luthfi Hasan Ishaaq...

Kelihatan dari sorot matanya, cara bicara, melayani tamu, meskipun tamu berdatangan terus, beliau menyambut dan melayani tamu dengan penuh kehangatan. Tidak kelihatan sedikitpun tertekan, sedih , ketakutan dll.

Bahkan beliau menjadi "kiyai" bagi "santri" rutan guntur. Seperti pengakuan Zulkarnain Jabbar ( tersangka korupsi al quran) dan Djoko Susilo (tersangka korupsi Simulator korlantas Polri)...

"Ustadz... Saya banyak dapat asupan makanan dari tamu yg datang, tapi saya dapat asupan spritual hanya dari anda ustadz," ujar mereka.

***

Silaturrahmi saya ke tahanan Guntur untuk menjenguk beliau terasa singkat padahal hampir 4 jam. Saya takjub dengan ithmi'nan beliau. Beliau kelihatan lebih sehat, fresh, tenang. "Berat badan turun +- 10 kg akhi..," ujar beliau. (mengurangi kegemukan -ed)

Subhanallah...

Kegiatan beliau sekarang selain "menuntaskan urusan hukum" yang menimpa beliau, beliau menulis, murajaah hafalan qur'an, membaca dll..

"Salam cinta untuk seluruh kader Kepri," kata beliau.

"Na'am ustadz, salam cinta juga dari kami mewakili seluruh kader Kepri....," ujar saya terharu karena meninggalkan beliau....

Rumah tahanan Guntur (KPK), 18 Maret 2013

Ttd

H. Bakhtiar Muhammad Rum, Lc
Ketua DSW PKS KEPRI

KPU Tetapkan Enam Dapil di Tangerang Selatan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan enam daerah pemilihan (dapil) bagi Kota Tangsel pada pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang.

Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan, mengatakan penetapan dapil tersebut berdasarkan usulan yang diserahkan oleh KPU Kota Tangsel, dimana sebelumnya KPU Kota Tangsel menyerahkan 2 opsi dapil, yaitu enam dapil dan tujuh dapil.

“Pertimbangan memilih enam dapil itu wewenang KPU pusat, jadi kami tak mengetahui persis apa pertimbangannya,” ujarnya, Senin (12/3).

Enam dapil yang ditetapkan KPU adalah Serpong dan Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Penetapan enam dapil tersebut disetujui hampir seluruh pimpinan parpol, meski pun sebelumnya sempat ada beberapa parpol yang menghendaki di Kota Tangsel menjadi tujuh dapil.

Ketua DPD PKS Kota Tangsel Unggul Wibawa mengatakan, sebenarnya PKS lebih mengharapkan ada tujuh dapil. Namun kalau pun sudah ditetapkan enam dapil, PKS akan mempersiapkan kader – kader terbaiknya di masing – masing dapil yang ditetapkan.

“Sebenarnya PKS mengharapkan tujuh dapil, karena semakin banyak jumlah dapil, maka akan semakin terwakili suara masyarakat,” jelasnya.

AbuHilmy